Bawaslu Gresik Ikuti Rapat Koordinasi Program Kerja Divisi Humas dan Datin Tahun 2026 Secara Daring

Bawaslu Kabupaten Gresik mengikuti Rapat Koordinasi Program Kerja Divisi Humas dan Data Informasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Kamis, 12 Februari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai. Dari Bawaslu Gresik, kegiatan tersebut diikuti oleh Habibur Rohman selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas, Rozikin Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi beserta staf. Rapat koordinasi ini digelar dalam rangka memperkuat sinergitas program kerja Humas dan Datin antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Kegiatan dibuka dengan arahan dari Koordinator Divisi Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Dwi Endah Prasetyowati. Dalam arahannya disampaikan pembahasan program kerja yang akan dijalankan oleh Bawaslu kabupaten/kota untuk menjadi acuan dalam menjalankan tugas-tugas divisi. Ia juga menekankan pentingnya penguatan partisipasi masyarakat di luar tahapan pemilu melalui edukasi dan literasi demokrasi. Selain itu, pimpinan daerah diminta menjaga komitmen terhadap keterbukaan informasi publik dan mempertahankan predikat informatif.

Selanjutnya, terdapat dua pokok pembahasan utama dalam rapat koordinasi tersebut. Pertama, terkait program kerja “Cangkru’an Demokrasi” yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 dan pada tahun 2026 akan dikemas dengan format berbeda. Program ini akan menjadi agenda kolaboratif antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta direncanakan dilaksanakan satu kali atau lebih dalam satu bulan dengan tema-tema strategis kepemiluan dan demokrasi. Kegiatan ini juga mendorong keterlibatan aktif unsur pimpinan sebagai narasumber serta penguatan koordinasi lintas lembaga.

Kedua, pembahasan mengenai konten bersama PPID sebagai upaya edukasi serentak terkait keterbukaan informasi publik. Program ini akan dilaksanakan rutin setiap bulan dengan berbagai bentuk konten edukatif seperti video, infografis, maupun podcast. Tema yang diangkat akan disesuaikan dengan isu transparansi, hak akses informasi publik, serta inovasi pengelolaan data pengawasan. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun keselarasan program kerja Humas dan Datin guna memperkuat peran Bawaslu dalam pengawasan dan pendidikan demokrasi di daerah.