Lompat ke isi utama

Berita

Dukung Pemilu Inklusif, SLBN Cerme Presiasi Langkah Bawaslu Gresik

Bawaslu Gresik

Kepala SLB Negeri Cerme, Ratna Dian Anggraeni, M.Pd., menyampaikan sambutan dalam kegiatan Penguatan Pengawasan Partisipatif Berbasis Komunitas Disabilitas yang digelar Bawaslu Kabupaten Gresik, Rabu (14/10/2026).

GRESIK – Kepala SLB Negeri Cerme, Ratna Dian Anggraeni, M.Pd., menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu Kabupaten Gresik atas pemberian pendidikan demokrasi kepada siswa-siswi SLB Negeri Cerme. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi awal sinergi berkelanjutan antara SLB Negeri Cerme dan Bawaslu Gresik.

Hal tersebut disampaikan Ratna dalam kegiatan Penguatan Pengawasan Partisipatif Berbasis Komunitas Disabilitas yang digelar Bawaslu Kabupaten Gresik, Rabu (14/10/2026).

Ratna mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada para siswa untuk mengenal demokrasi, hak politik, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Menurutnya, pendidikan demokrasi bagi siswa penyandang disabilitas penting untuk menambah wawasan dan menumbuhkan pemahaman tentang hak serta peran mereka sebagai warga negara.

Ia juga berharap kerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Gresik dapat terus terjalin melalui berbagai kegiatan edukasi yang inklusif dan memberikan manfaat bagi siswa-siswi SLB Negeri Cerme.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Gresik, Habibur Rohman, S.Pd.I., menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam demokrasi, termasuk dalam pengawasan pemilu.

“Pengawasan pemilu tidak bisa dilakukan Bawaslu sendiri. Kami membutuhkan peran seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan komunitas disabilitas, demi mewujudkan keadilan pemilu,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Gresik mendorong terwujudnya pengawasan pemilu yang inklusif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah menjadi langkah penting untuk menumbuhkan kesadaran politik sejak dini sekaligus memperkuat partisipasi penyandang disabilitas dalam mengawal proses demokrasi.