Diskusi Mingguan Bawaslu Gresik, Bedah Regulasi Perkuat Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu

GRESIK – Bawaslu Kabupaten Gresik menggelar diskusi mingguan pada Rabu (2/9/2026). Kegiatan yang berlangsung di lingkungan kantor Bawaslu Gresik tersebut membahas secara mendalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Materi diskusi disampaikan oleh Kepala Subbagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Gresik, Ahmad Faisal. Dalam pemaparannya, ia mengajak jajaran untuk memahami secara lebih mendalam substansi perubahan dalam keputusan tersebut, termasuk penerapannya dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Ahmad Faisal menjelaskan, pemahaman terhadap regulasi menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas Bawaslu, khususnya dalam melakukan pencegahan pelanggaran serta mengantisipasi potensi sengketa dalam proses pemilihan.

“Melalui diskusi ini, kita berharap seluruh jajaran semakin memahami perubahan yang ada, sehingga mampu mengimplementasikan pedoman secara tepat dalam pelaksanaan tugas pengawasan,” ujar Ahmad Faisal.

Menurutnya, pembahasan regulasi secara bersama-sama juga menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman di internal kelembagaan. Dengan demikian, setiap jajaran memiliki perspektif yang selaras ketika menghadapi dinamika dan persoalan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Diskusi mingguan tersebut menjadi bagian dari upaya Bawaslu Gresik untuk terus meningkatkan kapasitas jajaran, khususnya dalam memahami regulasi kepemiluan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan jajaran dalam menjalankan fungsi pencegahan, pengawasan, serta penanganan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan penguatan pemahaman regulasi secara berkelanjutan, Bawaslu Gresik berkomitmen menjaga kualitas pelaksanaan tugas pengawasan sekaligus memastikan setiap langkah kelembagaan berjalan berdasarkan aturan dan prinsip kepastian hukum.