OPTIMALKAN PENGAWASAN DPTb dan DPK DI KABUPATEN GRESIK, BAWASLU JATIM LAKUKAN SUPERVISI
|
Gresik- Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Anwar Noris melakukan kunjungan kerja di Kantor Bawaslu Kabupaten Gresik, Jumat (17/11/2023). Supervisi tersebut untuk pengawasan Data Pemilih Tambahan dan Data Pemilih Khusus di Kabupaten Gresik.
Dalam kesempatanya Anwar Noris menyampaikan kawal hak konstitusional warga dengan baik sesuai dengan peraturan perundang – undangan termasuk pekerja PT. Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik.
“Pastikan pemilih mempunyai hak pilih terutama Gresik merupakan Kota Industri yang terdapat banyak pekerja yang menurut Undang – Undang wajib diliburkan di hari pemungutan suara, tetapi ada satu PT. Freeport yang tidak diliburkan” ungkapnya.
“Kita sebagai pengawas penyelenggara harus waspada dengan potensi kerawanan yang muncul, harus turun ke lapangan, pasti nanti akan ditemukan banyak temuan, bukan hanya di Freeport saja tetapi di Perusahaan lain, dijadikan pembanding” tegasnya.
Habibur Rohman selaku Kordiv Pencegahan mengungkapkan Bawaslu Gresik sudah menerima surat resmi permohonan terfasilitasi hak pilih pekerja dari PT. Freeport Indonesia yang berada di KEK Gresik, dan menjelaskan proyek Pembangunan merupakan proyek nasional mandat dari pemerintah jika diliburkan akan berpengaruh terhadap kemajuan Pembangunan.
“Kita sudah menerima surat langsung dari PT. Freeport dan mereka berharap kita dapat mengawal para pekerja untuk menyalurkan hak suara di dekat lokasi kerja, karena jika diliburkan akan menunda proses pembangunan sampai satu minggu, karena ini merupakan proyek nasional pemerintah”jelasnya.
“Bawaslu Gresik berharap PT. Freeport melakukan sosialisasi terhadap para pekerja tentang menggunakan hak pilih dan memilih” imbuhnya.
Anwar Noris berharap KPU memfasilitasi terkait ribuan pekerja yang ada di Kawasan Ekonomi Khusu Gresik.
“Tolong tanyakan ke KPU dan Pastikan bahwa mereka mau memfasilitasi, dan sudah mendapatkan surat dari PT. Freeport”, tegasnya.
Pengawasan DPTb dan DPK sangat penting dilakukan oleh Bawaslu, hal ini dilakukan guna memastikan data pemilih menghasilkan data yang Mutakhir, Akurat, dan Komprehensif.
