PERSIAPAN PENANDATANGANAN NPHD, BAWASLU BAHAS RENCANA KERJA PENGAWASAN PILKADA 2024 DENGAN KOMISI I DPRD GRESIK.

[caption id="attachment_2382" align="alignnone" width="2560"] Anggota Bawaslu Gresik hadiri rapat kerja Anggaran Pilkada bersama Komisi I DPRD Gresik[/caption] Gresik- Bahas Rencana Kerja Pengawasan Pilkada 2024, Bawaslu Kabupaten Gresik mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPRD Kabupaten Gresik, Jumat, 28/09/2023. Bertempat di ruang rapat komisi itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I Muchamad Zaifudin dan anggota Komisi I DPRD Gresik. Pada kesempatan itu Muchamad Zaifudin mempersilahkan Bawaslu Gresik memaparkan terkait persiapan dan rancangan anggaran kerja Pengawasan Pilkada 2024. Achmad Nadhori, Ketua Bawaslu Gresik menjelaskan tahapan Pilkada berpotensi beririsan langsung dengan tahapan Pemilu 2024, oleh karena itu perlu kesiapan yang matang, salah satunya berkenaan dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang harus segera dilaksanakan di tahun 2023. Melalui Komisi I DPRD Gresik, kami mengharap support khususnya kebutuhan anggaran, agar Pilkada 2024 di Gresik berjalan dengan baik. Imbuhnya “Terkait anggaran, kami telah mencamtumkan (di daftar usulan anggaran), sesuai dengan estimasi kebutuhan kegiatan pengawasan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan” ungkapnya. Anggota Bawaslu Gresik, Robbah Khunaifih menegaskan bahwa rencana kebutuhan dan anggaran yang disusun sudah sesuai dengan aturan dan satuan biaya yang ditetapkan oleh Bawaslu RI. “Bahwa rencana kebutuhan anggaran dan satuan biaya yang di susun sudah sesuai dengan aturan dan satuan biaya yang ditetapkan oleh Bawaslu RI. tegasnya Muchamad Zaifudin mengungkapkan agar Bawaslu Gresik benar – benar memastikan memperhitungkan rincian anggaran pilkada 2024, jangan sampai jumlah anggaran tidak mencukupi. “Jangan sampai pelaksanaan Pilkada 2024, anggaran kegiatan Bawaslu tidak mencukupi, karena pembahasannya dibulan ini” ucapnya. “Silahkan dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sendiri sesuai dengan anggaran kebutuhan dan memperhatikan aturan yang berlaku” imbuhnya. Ia menambahkan prinsipnya Komisi I mendukung dan tidak mengurangi anggaran yang telah ditetapkan, kami hanya mengingatkan agar penggunaan anggaran di Bawaslu dapat dimaksimalkan sesuai dengan aturan yang ada. Pungkasnya Hadir dalam rapat Ketua Bawaslu Gresik, Achmad Nadhori dan Anggota Robbah Khunaifih, Habibur Rohman dan Rozikin. Selain itu juga hadir Ketua KPU Gresik Akhmad Roni dan anggota Abd. Sidiq Notonegoro. Dari instansi pemerintah turun hadir Sekretaris BPKAD, Kepala Bakesbangpol dan Bappeda Gresik.