Habibur Rohman: Data Penduduk Valid Negara Hemat 3 Triliun Di Tahap Pemilu

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Gresik, Habibur Rohman, menegaskan pentingnya keakuratan data kependudukan untuk kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut disampaikannya dalam Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, Selasa (3/2/2026), dengan tema “Transformasi Pelayanan Digital Administrasi Kependudukan (Adminduk) untuk Mendukung Pelayanan Dasar”.

Habib menjelaskan, selama ini setiap tahapan pemilu mengharuskan penyelenggara melakukan validasi data pemilih secara door to door dengan melibatkan banyak petugas. Proses tersebut membutuhkan waktu, tenaga, dan anggaran yang besar.

“Setiap ada pemilu, kami harus turun langsung ke masyarakat untuk validasi data pemilih. Jika data kependudukan sudah benar-benar akurat dan mutakhir, anggaran pemilu bisa dihemat hingga sekitar Rp3 triliun bila mengacu pada jumlah TPS Pemilu 2024 tingkat nasional, karena tidak perlu lagi dilakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit),” ujarnya.

Namun demikian, ia menyoroti masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dan memperbarui data kependudukan. Salah satu persoalan yang kerap terjadi adalah tidak dilaporkannya penduduk yang telah meninggal dunia.

“Masalahnya ada pada kesadaran masyarakat. Harus ada mekanisme yang jelas dan payung hukum yang kuat, karena masih ditemukan penduduk meninggal yang tidak diurus administrasinya,” tegasnya.

Ia juga menekankan perlunya kebijakan strategis dari Dispendukcapil, terutama di tengah era digital. Menurutnya, meskipun sekitar 79 persen penduduk telah mengakses internet, hal tersebut belum sepenuhnya menjamin kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan.

“Di banyak tempat, layanan digital belum tentu mudah diakses semua warga. Transformasi digital harus benar-benar inklusif,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, Drs. Muhammad Hari Syawaludin, M.M., menjelaskan bahwa Dispendukcapil pada dasarnya telah memberikan layanan dasar administrasi kependudukan kepada masyarakat. Namun, petugas tidak selalu dapat mengetahui perubahan data apabila tidak ada laporan dari warga.

“Petugas Dukcapil tidak akan tahu jika tidak ada laporan. Contohnya, seseorang sudah 10 tahun tinggal di Gresik, tetapi alamat KTP masih Jakarta. Yang paling tahu adalah orang tersebut, sehingga yang bersangkutan harus meng-update sendiri alamatnya,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh masyarakat untuk aktif memperbarui data kependudukan dan pencatatan sipil, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan nasional.

“Makanya kami memohon kepada setiap warga untuk meng-update data kependudukan. Kalau data itu sudah masuk dan sinkron di data nasional, mudah-mudahan tidak akan ada kesalahan lagi,” ungkapnya.

Melalui forum ini, Bawaslu Gresik berharap terbangunnya sinergi yang semakin kuat antara Dispendukcapil, penyelenggara pemilu, dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa dan masyarakat. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mewujudkan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi, sehingga pelayanan dasar dapat berjalan lebih optimal sekaligus mendukung penyelenggaraan pemilu yang efisien, berkualitas, dan berintegritas.