Bersinergi Kawal Pilkada Tahun 2024, Bawaslu Gresik Gelar Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder
|
Bawaslu Gresik gelar Rapat Koordinasi bersama Stakeholder membahas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, Kamis (25/09/24) di Hotel Khas Gresik.
Rozikin Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Gresik pada saat pembukaan menyampaikan Bawaslu Gresik membutuhkan partispasi dari semua stakeholder untuk terlibat secara aktif dalam melaksanakan Pengawasan Tahapan Pemilihan Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Gresik.
“Terima kasih bagi bapak ibu yang telah hadir pada kegiatan rakor stakeholder, ini pertemuan yang pertama bagi kita pada Pilkada Tahun 2024, Pemilihan Serentak Tahun 2024 menjadi tantangan bagi kami terutama dalam pengawasan dan pencegahan pelanggaran, sehingga rakor bersama stakeholder ini perlu digelar dalam rangka mendorong partisipasi bapak ibu untuk bersama – sama mengidentifikasi potensi masalah dan tantangan yang mungkin timbul selama proses pemilihan”, ungkapnya.
Rozikin menekankan pentingnya koordinasi dengan stakeholder sebagai upaya pencegahan agar tidak terlibat dalam kegiatan politik.
"Kami memandang perlu adanya koordinasi dengan stakeholder di Kabupaten Gresik sebagai upaya pencegahan agar tidak terlibat dalam kegiatan politik selama pelaksanaan Pemilihan di Kabupaten Gresik," imbuhnya.
Robbah Khunaifih Kordiv SDM Bawaslu Gresik juga mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga integritas dan netralitas selama pelaksanaan Pemilihan 2024.
"Kami harap tidak ada laporan tentang ketidaknetralan ASN dari masyarakat selama proses Pemilihan," katanya.
Menurut Robbah, netralitas ASN merupakan kunci penting dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilihan.
"Selain ASN, pejabat negara, pejabat daerah, TNI/POLRI, dan Kepala Desa harus mampu menunjukkan sikap netral serta tidak membuat keputusan maupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, agar proses demokrasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku," jelasnya.
Rakor dihadiri yang terdiri dari Bangkebangpol, Polres, Kejaksaan, Dishub, Kominfo, Satpol PP, Kepolisian, DLH serta awak media.
