Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Gresik Ikuti Cangkrukan Demokrasi, Bahas Penguatan Peran Kehumasan

Bawaslu Gresik Ikuti Cangkrukan Demokrasi

Bawaslu Gresik mengikuti kegiatan Cangkrukan Demokrasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Kamis (12 Juni 2025). Kegiatan ini menjadi ajang perdana yang digagas sebagai ruang dialog santai namun bermakna, untuk memperkuat sinergi dan kualitas kerja divisi Humas dan Datin (Data dan Informasi) di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Koordinator Divisi Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Dwi Endah, menyampaikan bahwa Cangkrukan Demokrasi adalah ruang yang tidak asing bagi masyarakat Jawa Timur. Namun, kali ini diharapkan menjadi wadah produktif untuk pengembangan diri di masa non-tahapan.

"Kalau bicara cangkrukan sebenarnya tidak asing kalau di Jatim. Mari buat sebagai wadah untuk mengasah diri saat non tahapan, diberikan output dan manfaat bagi masyarakat. Cangkrukan ini berharap tidak jadi ruang kecil saja. Kegiatan perdana ini kami coba. Kalau ada masukan dari kab/kota kami sangat terbuka. Kita mengasah dan meningkatkan kualitas kita, kita belajar terus, ini bisa dilakukan di saat situasi seperti ini meskipun banyak keterbatasan," ujarnya.

Sementara itu, kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Warits, yang menekankan pentingnya peran kehumasan dalam membangun citra dan kepercayaan publik terhadap Bawaslu.

"Teman-teman yang mengampu divisi Humas dan Datin, peran humas sangat penting untuk membangun citra positif dan berelasi dengan para pihak di luar lembaga kita. Banyak yang berasumsi Bawaslu tidak melakukan apa-apa, padahal jadwal kerja Bawaslu sangat padat pasca pemilu dan pemilihan," ujar Warits.

Ia menambahkan, eksistensi Bawaslu perlu terus ditunjukkan, khususnya melalui kerja-kerja kehumasan yang terstruktur dan terencana. Warits juga menyampaikan tujuh poin penting untuk mengoptimalkan peran humas:

1. Memulai dengan perencanaan yang jelas dan terukur, baik secara proaktif maupun reaktif.
2. Pembagian tugas yang tegas untuk mengatasi keterbatasan SDM.
3. Maksimalisasi media sosial sebagai sarana komunikasi publik, serta menjalin hubungan baik dengan media.
4. Fokus terhadap pesan yang disampaikan ke publik, sesuai dengan rencana kerja kehumasan.
5. Memiliki sensitivitas terhadap isu dan potensi krisis informasi (manajemen krisis).
6. Peningkatan kapasitas SDM di bidang desain grafis dan fotografi.
7. Konsistensi dalam evaluasi dan monitoring kinerja kehumasan.

"Bawaslu tidak bisa berdiri sendiri. Untuk itu, kita perlu mengajak seluruh pihak untuk memperkuat hubungan, terutama dengan kawan-kawan media. Agar kerja-kerja kehumasan bisa semakin baik," pungkasnya.

Kegiatan Cangkrukan Demokrasi ini diharapkan menjadi agenda berkelanjutan dan forum strategis bagi Bawaslu kabupaten/kota dalam mengembangkan komunikasi publik yang efektif dan responsif.

Kegiatan ini dihadiri oleh para koordinator divisi Humas dan Datin, Kepala Sekretariat dan Staf Humas Datin se - Jawa Timur. Sebanyak empat narasumber hadir untuk memberikan materi terkait Demokrasi, yaitu Koordinator Divisi Humas dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dan Bangkalan, serta Koordinator Divisi Datin dari Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dan Blitar.