Rofa’atul Hidayah: Perempuan Kunci Pengawasan Pemilu dari Akar Rumput
|
Gresik – Bawaslu Kabupaten Gresik kembali menghadirkan program Podcast Tadarus Pengawasan dengan tema “Puan Pengawas: Menjaga Kedaulatan dari Akar Rumput” pada Selasa (10/3/2026). Dalam episode kali ini, menghadirkan narasumber Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Gresik, Rofa’atul Hidayah, yang membahas peran penting perempuan dalam pengawasan pemilu.
Dalam diskusi tersebut, Rofa’atul Hidayah menegaskan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas demokrasi, terutama melalui peran aktif di tengah masyarakat. Menurutnya, pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengawas, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan di tingkat akar rumput.
“Perempuan memiliki kedekatan sosial yang kuat di lingkungan masyarakat, mulai dari keluarga hingga komunitas. Potensi ini sangat penting untuk mendorong kesadaran bersama dalam menjaga proses demokrasi yang jujur dan adil,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keberadaan puan pengawas atau perempuan pengawas menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan pengawasan partisipatif. Dengan keterlibatan perempuan, upaya pencegahan pelanggaran pemilu dapat dilakukan lebih dini melalui edukasi dan penguatan kesadaran masyarakat.
Selain itu, Rofa’ah juga menyoroti pentingnya perspektif keadilan dan inklusivitas dalam pengawasan pemilu. Menurutnya, keterlibatan perempuan mampu memperkaya pendekatan pengawasan yang lebih sensitif terhadap berbagai persoalan sosial di masyarakat.
Melalui Podcast Tadarus Pengawasan ini, Bawaslu Gresik berharap dapat meningkatkan literasi demokrasi sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat secara luas dalam menjaga kedaulatan rakyat.
Program Podcast Tadarus Pengawasan sendiri menjadi salah satu upaya Bawaslu Gresik dalam menyampaikan edukasi pengawasan pemilu secara santai namun bermakna, khususnya selama momentum Ramadan. Dengan menghadirkan berbagai narasumber, program ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran publik bahwa menjaga demokrasi merupakan tanggung jawab bersama.