Ketua Bawaslu Gresik Instruksikan Semua Panwascam Bergerak Awasi Rekrutmen PPK

Gresik, 01 Februari 2020_ Tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik memasuki pembentukan penyelenggara adhoc oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik di tingkat kecamatan, atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dalam rekrutmen PPK, ada hal-hal yang harus menjadi fokus pengawasan, diantaranya adalah keterlibatan seseorang menjadi pengurus atau anggota partai politik. Berdasarkan perundang-undangan yang mengatur syarat pendaftaran, seseorang dilarang mengikuti pendafataran PPK jika orang tersebut masuk anggota atau menjadi pengurus partai politik.

Imron Rosyadi ketua Bawaslu Kabupaten Gresik, memberikan instruksi kepada semua anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Gresik untuk melakukan pengawasan secara aktif terhadap proses rekrutmen PPK ini. Pengawasan secara aktif berupa siapa yang mendaftar, kesesuaian data pendaftaran, meliputi usia serta kelengkapan syarat admisnistrasi lainnya. Ia menegaskan, “Kenapa kita harus serius mengawasi proses rektrutmen ini, karena kita tidak ingin penyelenggara pemilihan cacat prosedur. Jangan sampai tahapan persiapan ini sudah cacat, kalo rekrutmen saja cacat prosedur, tidak patuh pada prosedur, kita khawatir nanti pelaksanaan pemilihan tidak berintegritas”.

“Kami perintahkan semua panwascam untuk aktif dalam pengawasan rekrutmen PPK kali ini, tidak hanya PPK saja namun juga nantinya saat rekrutmen PPS, KPPS, dan PPDP” Ujar pria yang akrab disapa Cak Im ini.

Demi terlaksananya pemilihan yang baik, semua pihak harus mampu mematuhi aturan yang ada. Apabila ada diantara pihak, baik peserta ataupun penyeenggara yang tidak patuh prosedur, ini akan mengakibatkan ketidak kondusifan.

Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu harus bisa memastikan tahapan demi tahapan yang dilaksanakan, patuh dan tunduk pada aturan perundang-undangan. Sehingga pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati ini, bisa berjalan dengan aman dan damai tanpa ada yang didiskriminasikan. Bawaslu harus bisa mencegah terjadinyapotensi pelanggaran pada saat dimulainya tahapan hingga selesai pemilihan. Lux