Habibur Rohman Jadi Narasumber Pesantren Kilat Demokrasi Tekankan Pengawasan Partisipatif

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Gresik, Habibur Rohman, menjadi narasumber dalam kegiatan Pesantren Kilat Demokrasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Jumat (27/2/2026).

Mengangkat tema pengawasan partisipatif “Partisipasi Publik sebagai Pilar Pengawasan Pemilu yang Efektif”, Habib menegaskan bahwa pengawasan rakyat adalah penjaga integritas pemilu.

Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa pemilu sejatinya mewakili seluruh elemen masyarakat. Di pundak Bawaslu terdapat mandat rakyat yang dititipkan kepada lembaga pengawas pemilu berdasarkan undang-undang untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan.

“Bawaslu itu menerima mandat rakyat. Pertanyaannya, apakah mandat pengawasan itu hanya berhenti di lembaga, atau sudah saatnya kita kembalikan lagi kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan?” ujarnya membuka diskusi.

Habib menjelaskan, pengawasan rakyat bukan berarti mengambil alih peran kelembagaan, tetapi memperkuatnya. Rakyat yang dititipkan mandat oleh Bawaslu adalah masyarakat yang ikut aktif mengawasi, melaporkan dugaan pelanggaran, serta menjadi kontrol sosial dalam setiap tahapan pemilu.

Menurutnya, jika seluruh elemen masyarakat terlibat aktif mengawasi jalannya proses demokrasi selama lima tahun, maka pihak-pihak yang berniat melakukan kecurangan setidaknya akan berpikir ulang.

“Ketika rakyat bersama-sama mengawasi, maka ruang-ruang kemungkaran dalam pemilu akan semakin sempit. Inilah makna pengawasan rakyat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia berlandaskan prinsip “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Kedaulatan rakyat menjadi roh utama sistem demokrasi yang diwujudkan melalui pemilu.

Kegiatan Pesantren Kilat Demokrasi ini menjadi ruang dialog interaktif yang mengintegrasikan nilai keagamaan dan demokrasi, sekaligus memperkuat kesadaran publik bahwa menjaga integritas pemilu adalah tanggung jawab bersama.

“Jika pemilu adalah wujud kedaulatan rakyat, maka pengawasan rakyat adalah penjaga kedaulatan itu sendiri,” pungkas Habib.