Eka Rahmawati Kupas Tuntas Strategi Pengawasan PDPB 2026 di Literasi Pojok Pengawasan Bawaslu Jateng

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Eka Rahmawati, menjadi narasumber dalam kegiatan Literasi Volume 10 Pojok Pengawasan bertema “Quo Vadis Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan 2026?” yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah secara daring, Senin (23/2/2026), melalui Zoom Meeting dan siaran langsung YouTube Bawaslu Jateng.

Dalam pemaparannya, Eka Rahmawati menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam penyusunan data pemilih yang berpotensi memengaruhi integritas Pemilu. Tantangan tersebut meliputi kualitas data pemilih, kompleksitas administrasi, rendahnya partisipasi publik, perlindungan data pribadi, hingga infrastruktur dan keamanan teknologi.

Permasalahan kualitas data antara lain terkait sinkronisasi data yang belum sepenuhnya akurat, proses verifikasi manual yang rawan kesalahan, serta daftar pemilih yang belum bersih. Dari sisi regulasi, perbedaan standar antarinstansi kerap menghambat koordinasi. Sementara itu, risiko pencurian identitas, praktik voter profiling, dan potensi akses ilegal terhadap sistem data pemilih menjadi perhatian serius dalam aspek perlindungan data.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan road map data pemilih berintegritas melalui penguatan tata kelola terintegrasi, peningkatan ketahanan teknologi informasi, serta mekanisme koordinasi lintas institusi yang lebih solid.

Selain Eka Rahmawati, kegiatan ini juga menghadirkan Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Nur Kholiq, serta Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak, Wiwit Puspitasari.

Melalui forum literasi ini, jajaran pengawas pemilu, termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, memperoleh penguatan perspektif dan strategi dalam mengawal data pemilih berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen menjaga kualitas demokrasi menuju 2026.