Bawaslu Gresik Hadiri Diskusi Hukum Bawaslu Jatim Tentang PERBAWASLU 1/2025 Dan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Bawaslu Provinsi Jawa Timur kembali menggelar kegiatan rutin Diskusi Hukum Selasa (DHS) seri ke-8 secara daring dengan tema “Analisis Komprehensif dan Panduan Praktis Perbawaslu 1/2025: Belajar dari Hasil dan Catatan Uji Petik Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2025”, Selasa (23/9/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh Koordinator Divisi Hukum, Kasubag Hukum, staf sekretariat bagian hukum, serta CPNS Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Dari Bawaslu Gresik, hadir Rofa'atul Hidayah, Anggota Bawaslu Gresik, dan staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

Dalam DHS kali ini, Bawaslu Jatim menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Eka Rachmawati (Anggota Bawaslu Jatim), Sanda Aditya Insan (Ketua Bawaslu Jember), dan Nabrisi Rohid (Anggota Bawaslu Tuban). Para narasumber memaparkan berbagai hal terkait substansi Perbawaslu 1/2025 serta praktik implementasi di lapangan, khususnya dari hasil uji petik pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Anggota Bawaslu Jatim, Eka Rachmawati, menekankan pentingnya pengawasan data pemilih berkelanjutan.

“Sesuai PKPU, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dilakukan secara akurat, komprehensif, dan mutakhir, sehingga diperlukan pengawasan yang maksimal agar tidak ada data yang tertinggal,” ujarnya.

Ia juga menambahkan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan dalam pengawasan PDPB. 

“Melakukan koordinasi dengan dinas atau instansi terkait, menyampaikan imbauan kepada KPU, membuka posko aduan masyarakat, monitoring dan publikasi pelaksanaan pengawasan PDPB,” jelasnya.

Melalui forum ini, DHS tidak hanya membahas aspek normatif dalam regulasi, melainkan juga menjadi sarana konsolidasi bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dalam memperkuat pengawasan data pemilih berkelanjutan.