Lompat ke isi utama

Berita

KPU Gresik Gelar Review Penataan Dapil, Bawaslu Dorong Keterbukaan dan Partisipasi Publik

Bawaslu hadiri sosialisasi di KPU

GRESIK – Bawaslu Kabupaten Gresik menghadiri kegiatan Review Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat (Parmas), dan Humas Bawaslu Kabupaten Gresik, Habibur Rohman, M.Pd. Kehadiran Bawaslu merupakan bagian dari upaya memberikan masukan serta mengawal proses evaluasi penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi agar tetap berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu.

Dalam kesempatan tersebut, Habibur Rohman mendorong KPU Kabupaten Gresik untuk melakukan kajian secara mendalam terkait penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Ia juga menekankan pentingnya berpedoman pada tujuh prinsip penataan daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2023, termasuk prinsip kesinambungan.

"Kami mendorong agar KPU melakukan kajian yang mendalam terkait penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Dalam proses tersebut, tujuh prinsip sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2023 harus menjadi pedoman, termasuk prinsip kesinambungan," ungkap Habibur.

Selain itu, Habibur juga menekankan pentingnya membuka ruang partisipasi publik secara maksimal dalam proses evaluasi penataan dapil dan alokasi kursi. Menurutnya, partisipasi masyarakat dan keterlibatan partai politik diperlukan agar proses kajian dapat mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan aspirasi.

"KPU juga perlu memberikan ruang yang cukup bagi partai politik untuk menyampaikan kajian dan pandangannya masing-masing. Pelibatan publik secara maksimal menjadi hal penting agar proses penataan dapil dan alokasi kursi dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel," tambahnya.

Melalui kegiatan review ini, Bawaslu Kabupaten Gresik berharap evaluasi penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi dapat menjadi bahan kajian yang komprehensif bagi penyelenggaraan Pemilu mendatang. Dengan demikian, proses penataan dapil diharapkan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip demokrasi yang adil dan berintegritas.